Home / POLKUMHAM

Ketua SP BUMN Pertanyakan Jokowi Keluarkan Izin Kapal Asing yang Tidak Sesuai Azas Cabotage

Kamis | 30 Januari 2020 | 16:04:56 WIB
Ketua SP BUMN Pertanyakan Jokowi Keluarkan Izin Kapal Asing yang Tidak Sesuai Azas Cabotage FOTO | ISTIMEWA

METROHEADLINE.COM — Metroheadline.com -- Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono membuat surat terbuka yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arief membuat surat terbuka terkait keprihatinannya dengan dibiarkannya kapal berbendera asing yang diimiliki perusahaan RRC diterbitkan Izin Pelayaran Kapal Asing ( IPKA) dengan menabrak Azas Cabotage yang sudah dianut oleh Negara Indonesia. 

Sehubungan dengan telah diterbitkanya Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP -198-Tahun 2020  Tentang Persetujuan Kepada PT. Bahari Eka Nusantara Mengunakan Kapal Asing Cable Ship Fuhai Untuk Kegiatan Lain yang tidak termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan /atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Dimana Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) cable ship Fu Hai dan cable ship Bold Maverick  yang keduanya berbendera Panama serta milik dari perusahaan China (S.B.Submarine System Co.LTD / SBSS), maka bersama surat ini kami dari Federasi Serikat Pekerja Bersatu menyatakan:

"Kami sangat keberatan dan menolak keras atas diterbitkanya IPKA kedua kapal tersebut karena telah melanggar asas cabotage yang sudah diberlakukan di Indonesia dan tertuang dalam UU Pelayaran No.17 tahun 2008," tulis Arief dalam surat terbukanya yang telah menyebar di grup percakapan WhatsApp (WA), Kamis (30/1/2020).

Arief menilai, pemberian izin kapal asing tersebut tidak sesuai karena saat ini telah tersedianya kapal berbendera Indonesia sejenis dari beberapa perusahaan nasional yang khusus melayani dan mengoperasikan Cable Ship,sehingga Cable Ship Fuhai dan Bold Maverick yang Berbendera Panama dan Milik RRC telah meyalahi aturan dan UU yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

"Dengan ini Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menuntut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar IPKA kedua kapal tersebut dapat dicabut dan dibatalkan," tegasnya.

Arief menuturkan, bahwa PT Bahari Eka Nusantara bukanlah Perusahaan yang memiliki Izin pengoperasian Angkutan Laut khusus untuk melakukan pemasangan Kabel di bawah Laut. Oleh karena itu demi menjaga keamanan dan pertahanan diperairan Indonesia, pihaknya  memohon Presiden Jokowi untuk memerintahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk tidak mengeluarkan security clearance, Officer Clearance untuk diizinkan melakukan kegiatan angkutan laut bagi kedua kapal tersebut di perairan Indonesia

"Semoga tuntutan kami menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti guna terwujudnya kedaulatan maritim Republik Indonesia," pungkasnya.(red)



Penulis:
Editor: Redaksi