Home / POLKUMHAM

Penanganan Perkara Member Qnet yang Janggal

Jumat | 13 Desember 2019 | 23:43:48 WIB
Penanganan Perkara Member Qnet yang Janggal FOTO | ISTIMEWA

METROHEADLINE.COM — Dalam rangka menyongsong tahun baru, Serikat Mitra Perusahaan Perdagangan Langsung Indonesia (SP2LI9). Mengadakan acara diskusi publik yang bertajuk
"Kriminalisasi Investasi dan Mitra MLM". Pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, bertempat di Juta Cafe, Jl Pramuka Jakarta Timur.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah civitas akademika dan aktivis mahasiswa hukum , awak media dengan menampilkan narasumber yaitu Tonny Akbar Hasibuan, S.H, M.H (Lawyer Member Qnet), Ayaturrahman, S.H (Direktur SP2LI), Rama Linawijaya (Direktur PT. Mulia Nusa Indonesia), Dr. Ilyas Indra, S.H, M.H (Waketum AP2LI), Donny Manurung, S.H.(Aktivis GMKI). Diskusi publik bertujuan untuk mengkaji isu-isu yang berkembang di Indonesia, khususnya di penghujung tahun 2019.

Kuasa Hukum bapak Mohamad Karyadi, Tonny Akbar Hasibuan, S.H., menyampaikan pengantar di acara diskusi, berawal dari laporan polisi orangtua seorang anak perempuan warga Lumajang yang merasa anaknya hilang, ternyata anak perempuan tersebut diajak oleh teman laki-lakinya untuk mengikuti presentasi bisnis di Madiun yang ternyata tentang bisnis MLM QNEI . Namun laporan polisi tersebut telah disepakati diselesaikan dengan perdamaian dan proses hukum tidak dilanjutkan.

Sementara itu Direktur SP2LI Ayatturahman , S.H menegaskan, "Kami akan memastikan bahwa proses hukum terkait laporan itu akan terus berjalan kami akan mengikuti dengan prosedur yang benar sebagai apa sebagaimana yang berlaku di negara kita Republik Indonesia dan kami juga menegaskan akan melakukan perlawanan khususnya dari serikat Mitra perusahaan perdagangan Indonesia akan mengawal kasus ini dan akan memastikan berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku", tegasnya.

Polres Lumajang sendiri sudah melakukan penyelidikan tentang QNET di Madiun yang diikuti kedua anak tersebut, dimana dalam proses penyelidikan itu Polres Lumajang merasa menemukan bukti untuk menaikkan status menjadi Penyidikan, make di bulan Juli 2019 diterbirtkan Laporan Polisi No. LP/A/33/VII/ZO19/JATIM/RES.LMJ, tanggal 11 Juli 2019 dan sprindik No. SP. Sidik/184/VII/RES 2.1/2019/Satre5krim, tanggal 11 Juli 2019, Kemudian tanggal 1 Agustus 2019 Bapak Mohammad Karyadi ditetapkan sebagai tersangka menjalankan bisnis skema piramida dan atau penipuan sebagaimana Pasal 105 Jo Pasal 9 Undang-undang No 7 Tahun 2014 dan/atau Pasal 378 KUHP. Selanjutnya Mohamad Karyadi ditahan dari tanggal 2 Agustus 2019 hingga 29 November 2019 (120 hari), sampai hari ini pula berkas bolak-balik ke Kejaksaan tidak memenuhi unsur (P-19). Di akhir masa penahanannya Polres Lumajang memberikan penangguhan penahanan agar Bapak Mohammad Karyadi tidak bebas demi hukum. Dan ditanggal 29 Nopember 2019 im juga ditetapkan lagi sebagai tersangka deak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tonny mengharapkan kepada Polres Lumajang untuk segera melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya Jangan pernah bertindak di luar daripada kewajiban dan kewenangannya.

Penanganan perkara Bapak Mohammad Karyadi terdapat banyak kejanggalan yaitu mulai dari Penasehat Hukum yang disediakan oleh Polres Lumajang hanya untuk formalitas saja agar dapat dilakukan pemeriksaan. Padahal peran Penasehat Hukum sangat penting untuk kepentingan pembelaan agar Tersangka itu sendiri tidak dirugikan, sebagaimana ketentuan Pasal 54 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Disamping itu bapak Mohamad Karyadi sebagai terlapor juga tidak pemah diberikan SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan), padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Penerapan TPPU bagi Bapak Mohammad Karyadi sangat dipaksakan, walaupun TPPU dapat diterapkan bersamaan penuntutannya dengan kejahatan asalnya (predicate crime) namun penyidik setidak-tidaknya harus terlebih dahulu menemukan 2 alat bukti yang Sah dan terpenuhi unsur terlebih dahulu kejahatan asalnya. Dalam perkara ini jelas bahwa kejahatan asalnya tindak pidana skema piramida dan atau penipuannya masih tidak memenuhi unsur (P-19), make tidak Iayak dan patut untuk diterapkan TPPU.

Sebagai lawyer dari pihak Pak Karyadi memohon kepada Serikat Mitra perusahaan perdagangan langsung ini untuk mengawal sama-sama mengawasi proses hukum ini agar sesuai dengan jalur dan sesuai dengan aturan yang berlaku tidak ada lagi kriminalisasi karena kriminalisasi itu haram hukumnya ada di Republik Indonesia, ungkap Tonny kepada awak media yang mewawancarainya.

Untuk proses hukum Bapak Karyadi sendiri terakhir hari rabu kemarin sudah dilakukan gelar perkara di Polda Jawa Timur, dengan maksud ada perbandingan dengan kasus yang serupa dan disidik di Polda Jawa Timur berakhir dengan SP3 karena kasustersebut tidak termasuk tindaj pidana dan pernah dilakukan penyelidikan oleh Bareskrimdan tidak ditemui bukti tindak pidana", ungkapnya.

Harapannya kedepan dalam waktu dekat kuasa hukum akan berupaya melakukan pengaduan kepada Kapolda Jawa Timur, Wakapolda Jawa Timur, Kabid Propam Jawa Timur dan juga irwasda Polda Jawa Timur.

Tentu apapun yang akan menguntungkan dan tidak merugikan Klien saya itu akan saya lakukan sepanjang Kepentingan hukum Klien saya dirugikan saya akan lawan kemanapun saya akan lawan ini Polres Lumajang mungkin itu tentukan begini ada beberapa upaya , Tentu saya akan melakukan perlawanan secara prosedural sesuai aturan-aturan hukum yang ada termasuk di dalamnya kita ketahui bahwa ada lembaga-lembaga yang berwenang ada kompolnas, Komnas HAM, ada pengadilan lewat praperadilan tentu kita akan pilih mana yang terbaik, kalau perlu kita akan datangi DPR RI dan Presiden", tutupnya.
(Cepy)



Penulis:
Editor: Redaksi