Home / NASIONAL

Terkait Vaksin Difteri, LK2PK : Kemenkes Harusnya Telah Memiliki Basis Collecting Data Tahunan

Kamis | 21 Desember 2017 | 07:48:38 WIB
Terkait Vaksin Difteri, LK2PK : Kemenkes Harusnya Telah Memiliki Basis Collecting Data Tahunan FOTO | ISTIMEWA

METROHEADLINE.COM — JAKARTA - Saat ini, Indonesia sedang menghadapi KLB Difteri yang artinya telah terjadi sebuah bencana nasional. Kejadian ini tentu tidak bisa dilepaskan dari isu vaksin, mengingat penyakit difteri merupakan salah satu penyakit yang vaksinnya masuk dalam program nasional imunisasi bagi anak-anak Indonesia. Pemerintah sendiri merespon dengan mengeluarkan paket program Outbreak Response Immunization (ORI). Pemerintah secara tiba-tiba mengumumkan kejadian bencana difteri nasional, lalu mengintruksikan agar Biofarma segera memproduksi vaksin dan serum untuk mengatasi kelangkaan stock nasional. Bahkan karena kelangkaan ini, Biofarma harus meminjam ke negara lain seperti India.

Menanggapi masalah kejadian KLB Difteri saat ini, Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) memberikan beberapa catatan. Surya Sumantri, Apt, Tim Ahli dari LK2PK melihat bahwa perlu ada upaya pemahaman tentang vaksin secara komprehensif terhadap masyarakat.

"Bercermin pada kasus ini, Kementerian Kesehatan seharusnya telah memiliki basis collecting data tahunan, prevalensi penyakit, dan sensus penduduk serta variabel kesehatan lainnya yang dilaksanakan berkala tiap tahun. Khusus vaksin sendiri, bisa mengambil data dari puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer. Data ini harus dimiliki Balitbang Kemenkes dan diback oleh data dari BPS Nasional." Terang Surya

PT. Biofarma sebagai satu-satunya produsen perusahaan vaksin nasional, seharusnya sudah jauh-jauh hari diminta untuk menambah stock pasokan jika dianggap kurang, karena produksi membutuhkan Perencanaan dan Planning dan juga melihat ketersediaan inventory (bahan baku) yang harus dibiakkan sebelumnya. Berbeda dengan komoditi lainnya yang bisa diperoleh dengan mudah, vaksin dibuat dengan standar tinggi, memperhatikan efikasi, kualitas, dan keamanannya Keberadaan vaksin juga dalam kontrol dan pengawasan lembaga BPOM RI.

PT. Biofarma pasti telah memiliki kalkulasi kapasitas produksi. Hal ini penting sehingga bisa menjadi bahan evaluasi. Jika kapasitas produksinya belum mampu untuk memenuhi kebutuhan stock dalam negeri, maka perlu dipertimbangkan untuk investasi mesin dan sarana produksi untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Alternatif lain, pemerintah perlu

mencari produsen vaksin lain, sehingga saat kejadian KLB, kekurangan stock vaksin tidak terulang di masa mendatang. 

"Selain itu, stigma bahwa vaksin itu haram perlu diluruskan. Bahan baku pembuatan vaksin bukanlah babi, namun berasal dari mikroorganisme yakni virus dan bakteri yang dilemahkan." Jelas Surya

Saat ini,  kampanye penggunaan vaksin juga diendorse oleh MUI Indonesia. Pada tanggal 5–7 Desember 2017 telah diselenggarakan pertemuan Tingkat Menteri Kesehatan Negara-negara OKI, di Jeddah Arab Saudi. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia dinyatakan sebagai Centre of Excellence (Pusat Penelitian Bersama) untuk bidang vaksin dan Bioteknologi. Produk vaksinnya bahkan, telah diexport ke 36 negara mayoritas beragama Islam. 

Kembali pada kasus KLB Difteri yang saat ini terjadi, tampak jelas bahwa sistem surveillance kesehatan yang ada di Indonesia sangat lemah. Hal ini juga menunjukkan betapa lemahnya upaya promotif dan preventif kesehatan di masyarakat. Pemerintah sebaiknya segera berbenah untuk tidak hanya menjadikan upaya promotif dan preventif sebagai sekedar slogan, tapi hadir dalam bentuk riil di masyarakat.(bgs)



Penulis:
Editor: Redaksi