Home / MILITER

Mantan KSAU : Sedih, Bila Ada Pihak Tidak Tahu Mengenai Pembelian Heli AW 101

Rabu | 09 Agustus 2017 | 13:10:56 WIB
Mantan KSAU : Sedih, Bila Ada Pihak Tidak Tahu Mengenai Pembelian Heli AW 101 FOTO | ISTIMEWA

METROHEADLINE.COM — Belum lama ini tim penyelidik KPK-TNI mengumumkan tersangka baru pengadaan Helikopter Agusta Westland 101. Kini sudah ada enam tersangka, lima orang dari kalangan TNI dan seorang dari pihak swasta. Pembelian Heli AW 101 senilai 738 miliar rupiah ini diperkirakan merugikan negara 220 miliar rupiah.

Penetapan lima anggota TNI AU sebagai tersangka mengagetkan sekaligus berita menyedihkan bagi mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Pur) Agus Supriatna. Kaget lantaran pembelian Heli AW 101 mengundang kontroversi dan sedih kalau ada pihak yang tidak mengetahui pembelian heli tersebut.

"Saya kaget, Lagi nanam Cabe tiba-tiba mendapat berita seperti itu." ujar Marsekal (Pur) Agus Supriatna usai ditanya kabar kasus tersebut saat acara dialog di salah satu televisi swasta.

Setelah saya pelajari, mendengar, melihat di media, kata Agus, ada perbedaan harga yang mencapai 220 miliar rupiah.

Ia menjelaskan, evaluasi dan analisa dengan hasil kajian sebenarnya yang kita ajukan ke Rentra (Rencana Strategis) 2015-2019, kita tahu perbedaannya 220 miliar rupiah. Sebab, harga basic pesawat itu sekitar 514-an miliar. Sedangkan yang diinginkan TNI AU sesuai dengan kajian harus baru dan lengkap. Nah, di situ ada perbedaan 220 miliar rupiah.

Sebetulnya, jika dilihat 220 miliar itu ada sembilan (9) item yang TNI AU inginkan. Sembilan (9) item itu menurutnya adalah rahasia pertahanan. Akan tetapi dari sembilan (9) item, Agus hanya menyampaikan 3 contoh item saja.

Pertama, transfer teknologi. Dikatakannya, kita butuh empat (4) penerbang dan delapan (8) teknisi sehingga mereka bisa mengajar kepada adik-adiknya.

Kedua, ada inisial spareparts. Kalau tidak ada inisial spareparts, menurut Agus, setelah menerima pesawat bila 2 bulan kemudian terjadi trouble atau kerusakan kita harus ajukan kembali sehingga bisa menimbulkan waktu 2-4 bulan barang akan datang. Dan jelas, harganya pasti mahal.

"Sekarang yang kita inginkan, selama dua tahun inisial spareparts sudah dimiliki. Dan kita minta, perwakilan pabrik pun ada di Indonesia selama dua tahun. Itu tidak murah," katanya memaparkan.

Dan ketiga, FLIR (Flight Looking Infra Red). Begitu juga dengan operasionalnya, jelasnya lagi, kita ingin pesawat dipakai adik-adik dengan konfiden bisa digunakan di segala cuaca dan malam hari. Untuk itu, kita minta pasang FLIR.

"Karena saya sebagai penerbang, kalau terbang menggunakan pesawat yang tidak lengkap, yang setengah lengkap dan yang lengkap itu konfidennya berbeda," ucap Agus seraya mengingatkan bahwa item yang lain tidak disebutkan karena rahasia pertahanan negara.

Agus juga mengungkapkan bahwa item tersebut tidak termasuk dari harga 514 miliar rupiah dan pembelian heli ini untuk pasukan bukan untuk VVIP.

Selanjutnya dalam dialog tersebut Agus menegaskan Mengenai awal mulanya pembelian dan pembatalan heli VVIP, Agus menuturkan, pembatalan itu yang saya tahu sewaktu ada wacana di tahun 2015 bahwa akan ada tambahan VVIP.

"Tetapi kita tidak tahu anggaran itu turun kemana? Tetapi TNI AU harus persiapkan, bagaimana kalau datang VVIP. Tahu-tahu di bulan Desember, kan sudah dibatalkan presiden. Ya, kita tidak masalah. Karena untuk VVIP kita tidak tahu dimana anggarannya," ujar mantan Kasau.

Akan tetapi di awal Januari, Menkeu memaparkan bahwa ada anggaran untuk pembelian heli masuk ke DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), jelasnya lagi, itu kan undang-undang, undang undang keuangan negara, masuk ke APBN.

"Kalau tidak dilaksanakan, kita akan kena sanksi penyerapan." ujar Agus

"Bagaimana saya bekerja keras dari perencanaan untuk bisa berkoordinasi dengan segala instansi terkait. APBN itu ada batas waktu. Makanya saya wanti-wanti kepada Asrena, Aslog dan Irjen," katanya.

Mereka itu bekerja dan bagaimana berkoordinasi dengan pabrikan apabila pesawat ini datang dan masih ada kekurangan-kekurangan, bisa tidak pabrikan memenuhi di dalam negeri tapi tanpa ada biaya sepeser pun tambahan.

Mantan Kasau juga merasa sedih bila ada pihak mengaku tidak mengetahui pembelian heli ini. Sebab, surat menyurat dari Asrena ada dan sangat lengkap. Di situ terlampir kapan ada rapat, kapan ada pertemuan, ada notulen dan sebagainya.

"Sudah pasti Asrena buat surat berjenjang lewat Kemenhan, pasti Jelas semua sudah tahu karena surat menyurat kita harus kirim kemana. Apalagi anggaran pasti ada persetujuan dari pemerintah. Pasti ada persetujuan Menhan, Bappenas, Menkeu, pasti ada reviu BPKP." tegas Mantan KSAU tesebut.

Dalam kesempatan yang sama, soal Pengawasan BPK Ditanya mengenai indikasi lelang sudah diatur, Agus menjelaskan, kalau soal lelang, kita ada pengaturan barang dan jasa. Level kebijakan TNI AU sudah koordinasi.

"Masalah ini sudah tidak boleh intervensi. Sudah ada 3 pengawas BPK, tidak boleh intervensi ke situ," tegasnya.

Soal persaingan merek pesawat, Agus tidak mengetahui hal seperti itu. Tetapi menurutnya, pembelian Heli AW 101 ini merupakan hasil kajian dari adik-adik. Pesawat ini yang diinginkan karena satu tingkat lebih tinggi. "Ini paparan yang diinginkan mereka," pungkasnya.

Hal senada disampaikan Direktur CBA, S2 Manajemen UNJ Anilis Bugjet Politik, Uchok Sky Kadafi terhadap penjelasan mantan Kasau Marsekal (Pur) Agus Supriatna terkait harga basic pesawat.

"(Harga) 514 miliar berasal dari pihak swasta yang sudah kontak ke Agusta. Tiba-tiba menang dan kontrak diubah menjadi 720 miliar rupiah karena selisih (9 item) ini tambahan," ungkap Uchok. (Bg/MH)



Penulis:
Editor: Redaksi