Home / EKONOMI

FSPPB Tolak Tegas PT. PLN Akuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)

Kamis | 10 November 2016 | 14:39:01 WIB
FSPPB Tolak Tegas  PT. PLN Akuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) FOTO | ISTIMEWA

METROHEADLINE.COM — JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak menolak rencana PT PLN (Persero) mengakuisisi anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE).

Sebanyak 900 pekerja PT Pertamina dari seluruh Indonesia lakukan demo. Awalnya mereka akan melakukan long march ke Kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jalan Merdeka Selatan, namun urung karena Menteri Rini Suwandi bersedia melakukan pertemuan di Kantor Pertamina.

Menteri BUMN, Rini Sumarni sempat melakukan dialog dengan pengunjuk rasa, dan berjanji akan menampung semua aspirasi serikat pekerja.

“Mereka semua yang di bawah naungan BUMN, entah itu Pertamina, PLN, Bank Mandiri itu anak-anak saya semua,” ujarnya Rini di hadapan para pengunjuk rasa, Kamis (10/11/2016).

Sementara, Presiden FSPPB Noviandri usai pertemuan mengatakan, Menteri Rini bersedia berdialog dan long march ke Kementerian BUMN pun dibatalkan. Serta aspirasi yang disampikan oleh FSPPB akan dipelajari oleh Kementerian BUMN.

"Menteri Rini mengatakan rencana ke depan masih belum jelas, semua ruang masih terbuka dan seharusnya semua BUMN itu bersinergi meningkatkan pelayanan kapasitas kepada masyarakat,” kata Noviandri.

Jika ada kerja sama antara BUMN, khususnya Pertamina dan PLN, maka tidak saling mematikan. Tentunya bersinergi membuat kedua perusahaan itu sama-sama berkembang dan pada prinsipnya BUMN itu satu.

Setidaknya ada beberapa alasan yang disampaikan Sekjen FSPPB Arie Gumilar terhadap wacana akuisisi ini.

Pertama, tindakan akuisis merupakan bentuk un-bunding dan upaya bisnis Pertamina. Kedua, tidak akan mengakselerasi dan menambah kapasitas terpasang panas bumi yang telah direncanakan dan ditargetkan oleh PGE (sekitar 2,3 GW pada 2025).

Ketiga pengambilalihan itu berpotensi mengakibatkan iklim investasi panas bumi menjadi tidak sehat sehingga terjadi kontraproduktif dengan semangat percepatan pengembangan panas bumi.

Keempat, dapat memicu potensi masalah hukum. Di antaranya potensi 12 WKP Eksisting yang saat ini dikelola oleh PGE. Kelima, dalam pengambilalihan ini akan membuat harga jual listrik PGE menjadi lebih murah, maka informasi ini keliru.(nrd)



Penulis:
Editor: Redaksi